LAMPUNG TENGAH, RN86. Kalirejo. Dugaan penyelewengan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di wilayah Kecamatan Kalirejo kini memasuki babak baru. Media ini menyatakan akan menindaklanjuti temuan di lapangan dengan melaporkan secara resmi kepada aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum guna dilakukan audit serta penyelidikan menyeluruh.
Langkah ini diambil menyusul semakin kuatnya indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran dana hibah kepada sejumlah kelompok di Kampung Kalirejo dan sekitarnya.
Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat sejumlah kelompok penerima bantuan yang tercatat menerima dana hibah bernilai puluhan juta rupiah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian anggota bahkan pengurus kelompok tidak mengetahui adanya pencairan dana tersebut.
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha kelompok diduga telah diselewengkan atau dikuasai oleh oknum tertentu.
*Akan Dilaporkan ke Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum*
Media ini berkomitmen untuk menyampaikan laporan resmi kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah guna dilakukan audit investigatif terhadap seluruh kelompok penerima dana hibah di Kecamatan Kalirejo.
Selain itu, laporan juga akan disampaikan kepada aparat penegak hukum, yakni Polres Lampung Tengah dan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, agar dilakukan proses hukum apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana dalam pengelolaan dana tersebut.
Audit dan penyelidikan dinilai penting untuk mengungkap secara terang benderang alur pencairan dana, pihak-pihak yang menerima, serta realisasi penggunaan anggaran di lapangan.
*Dinas Terkait Diminta Bertanggung Jawab*
Tidak hanya penerima bantuan, dinas terkait yang telah merekomendasikan dan menyalurkan dana hibah juga diminta untuk bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan ini.
Dalam hal ini, peran Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah menjadi sorotan, terutama dalam proses verifikasi, validasi, hingga pencairan dana kepada kelompok penerima.
Pengawasan yang lemah dalam tahapan tersebut berpotensi membuka celah terjadinya manipulasi data, kelompok fiktif, maupun penyalahgunaan dana oleh oknum.
*Klarifikasi Dinas Masih Minim*
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah belum membuahkan hasil yang signifikan.
Kepala dinas saat dihubungi melalui telepon belum memberikan keterangan rinci terkait dugaan penyelewengan dana hibah tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa sedang mengikuti agenda rapat bersama gubernur.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi terkait mekanisme penyaluran maupun pengawasan penggunaan dana hibah tersebut.
*Indikasi Penggelapan dan Bantuan Tidak Tepat Sasaran*
Temuan di lapangan menunjukkan adanya potensi pelanggaran serius, di antaranya:
Pengurus dan anggota kelompok tidak mengetahui pencairan dana
Dugaan penguasaan dana oleh oknum tertentu
Minimnya transparansi dalam pengelolaan bantuan
Indikasi bantuan tidak tepat sasaran atau tidak direalisasikan
Jika dugaan tersebut terbukti, maka perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam kategori penggelapan maupun penyalahgunaan keuangan negara.
*Komitmen Pengawasan Publik*
Media ini menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik.
Dana hibah merupakan uang rakyat yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi kelompok.
Masyarakat kini menaruh harapan besar kepada aparat pengawas dan penegak hukum untuk segera bertindak tegas, transparan, dan profesional dalam menangani dugaan penyelewengan ini.
Apabila tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan praktik serupa akan terus berulang dan merugikan masyarakat luas.
(Bersambung / Tim Investigasi)
